Oleh: Fx Sugiyanto
 |
| FX Sugiyanto,Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro |
SETELAH satu tahun lebih banyak melakukan konsolidasi politik, pemerintahan Prabowo-Gibran saatnya fokus melakukan konsolidasi program. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen, apabila dapat dicapai, tentu baik, meskipun belum tentu dapat menyelesaikan masalah utama yang dihadapi sebagian besar rakyat, dan merupakan tinggalan pemerintahan sebelumnya.
Masalah tersebut adalah (1) kemiskinan tinggi dan standar kemiskinan rendah, (2) ketimpangan pendapatan dan penurunan daya beli 50 persen kelompok berpendapatan terendah.
Kedua masalah utama ini bagai ”pisau bermata dua”, yang harus diselesaikan secara simultan, tidak bisa dipandang dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Karena, muara keduanya adalah tingkat pendapatan, indikator yang relatif paling mudah dipahami untuk mengukur keberhasilan, baik terkait besaran maupun pola distribusinya.
Sayangnya, keduanya tidak selalu seiring untuk mencapainya. Benar yang dikemukakan Edward Royce (2009), kemiskinan adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mempertahankan arah ekonomi. Kemiskinan bukan hanya masalah individual, tetapi juga masalah sosial. Ini masalah struktural, yang menghendaki perubahan fundamental kebijakan politik.
Standar tingkat kemiskinan
Bukan hanya tingkat kemiskinan yang masih tinggi, standar kemiskinan juga rendah. Antara tahun 2013 dan 2024, tingkat kemiskinan rata-rata hanya turun 0,24 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan dekade sebelumnya rata-rata 0,59 persen per tahun. Dengan batasan garis kemiskinan (GK) pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 609.160, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin sebanyak 23,85 juta orang atau 8,47 persen.
Sementara Bank Dunia dalam publikasinya pada Juni 2025 mencatat kemiskinan ekstrem 5,4 persen berdasarkan garis kemiskinan internasional baru sebesar 3 dollar AS per hari (PPP 2021), 19,9 persen berdasarkan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah (LMIC) sebesar 4,2 dollar AS per hari, dan 68,3 persen berdasarkan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas (UMIC) sebesar 8,3 dollar AS per hari.
Pada rentang waktu sama, standar kemiskinan dihitung dengan garis kemiskinan riil, hanya naik rata-rata 7,12 persen per tahun; sekitar 2 persen di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 5 persen per tahun, sementara inflasi rata-rata 4,04 persen. Kenaikan GK tersebut lebih rendah daripada kenaikan jika mengikuti formula upah minimum: pertumbuhan ekonomi+tingkat inflasi+indeks tertentu.
Peluang memperbaiki standar kemiskinan ini sangat terbuka dan tidak akan banyak menghambat laju penurunan tingkat kemiskinan. Setiap kenaikan garis kemiskinan riil sekitar 10 persen, akan menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 0,34 persen. Tidak jauh beda dengan penurunan tingkat kemiskinan selama ini. Peluang tersebut, semakin terbuka apabila mampu menjaga tingkat inflasi rendah dan sekaligus memperbaiki pola distribusi pendapatan.
Rendahnya laju penurunan tingkat kemiskinan menjadi sebab lambatnya mobilitas sosial vertikal lintas-generasi. Fakta tersebut terkonfirmasi oleh rata-rata penurunan tingkat kemiskinan per tahun hanya 0,42 persen dalam 25 tahun terakhir. Ini merupakan gambaran nyata kondisi perangkap kemiskinan (poverty trap).
Jauh berbeda dengan pengalaman India yang mampu menurunkan kemiskinan ekstrem rata-rata 1,26 persen per tahun, bahkan penurunan tingkat kemiskinan kelas berpendapatan menengah bawah (LMIC) rata-rata 7,7 persen per tahun, dalam 11 tahun terakhir. Meskipun begitu, India masih menghadapi masalah ketimpangan pendapatan yang serius. Pada 2022-2023, satu persen orang terkaya di India menguasai sekitar 40,1 persen dari total kekayaan nasional, tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan masa penjajahan Inggris (World Bank, Oktober 2025).
Kemiskinan dan Hati Nurani
”Statistik itu seperti bikini: yang ditunjukkan menarik, tapi yang disembunyikan justru yang paling penting.”
Kondisi tersebut merupakan bukti bahwa kemiskinan adalah masalah struktural yang untuk menyelesaikannya memerlukan perubahan kebijakan politik secara fundamental. Kebijakan politik fundamental ini terkait dengan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); yang merupakan indeks komposit pendidikan, kesehatan, dan pendapataan. Unsur pendidikan mempunyai pengaruh nyata menurunkan tingkat kemiskinan. Setiap satu tahun peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 2,3 persen. Tetapi, untuk meningkatkan satu tahun RLS memerlukan waktu sekitar 10 tahun.
Demikan pula unsur kesehatan, setiap kenaikan 1 tahun angka harapan hidup (AHH) akan berkontribusi menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 1,4 persen, tetapi diperlukan waktu 6 tahun untuk menaikkannya. Karena itu, unsur pendapatan per kapita dalam IPM merupakan faktor penting untuk mempercepat peningkatan IPM.
Namun, dalam hal menurunkan tingkat kemiskinan kenaikan pendapatan per kapita saja tidak cukup. Perbaikan pola distribusi pendapatan harus menjadi syarat kecukupan penting.
Dalam 25 tahun terakhir, tidak terjadi perubahan pola perbaikan distribusi pendapatan, bahkan cenderung memburuk. Mengacu pada data Survei Sosial Ekonomi BPS, Indeks Gini (IG) yang dihitung berdasar pola pengeluaran, justru meningkat rata-rata 0,0017 per tahun, meningkat dari 0,341 pada 2002 menjadi 0,375 tahun 2025. Fakta ini memperkuat kenyataan lambatnya mobilitas sosial vertikal lintas generasi tersebut.
Pola distribusi pendapatan yang cenderung lebih banyak menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi dan menekan kelompok berpendapatan rendah, memosisikan kelompok berpendapatan rendah cenderung stagnan. Di sinilah perangkap kemiskinan terjadi. Ini mengungkapkan karakter kemiskinan yang bersifat struktural dan ketakberdayaan (powerless) orang miskin.
Pada rentang waktu sama, penghitungan Indeks Gini berdasar pendapatan menggambarkan kondisi yang lebih mengenaskan, tetapi mampu mengungkap realitas yang sesungguhnya. Berbeda dengan IG berdasarkan pengeluaran, IG berdasarkan pendapatan memuat komponen pengeluaran dan pendapatan yang tidak dibelanjakan atau ditabung. Penghitungan berbasis pendapatan lebih tepat sebagai ukuran daya beli.
Informasi penting di balik IG berbasis pendapatan mengungkap kekuatan keberlanjutan bantalan pengeluaran penerima pendapatan. Pada kelompok berpendapatan rendah, hampir seluruh pendapatan dibelanjakan dan rawan tingkat keberlajutan pengeluarannya. Ini tentu berbeda dengan kelompok yang berpendapatan lebih tinggi, yang masih ada kelebihan pendapatan dari konsumsinya dan sekaligus mempunyai bantalan pengeluaran yang lebih besar. Sampai saat ini, sejauh penulis ketahui, BPS belum mengeluarkan laporan Indeks Gini berdasar pola pendapatan.
Ada kemiripan dengan BPS, publikasi World Inequality Database (WID, October 2025), juga menunjukkan tidak terjadinya perubahan pola perbaikan distribusi pendapatan, cenderung semakin timpang, dan laju peningkatan ketimpangan yang lebih besar dalam rentang 2000-2023. WID mendasarkan pendapatan untuk menghitung IG. IG rata-rata meningkat 0,0046 per tahun, meningkat dari 0,4720 pada 2000 menjadi 0,5784 pada 2023.
WID juga mengungkapkan, bagian dari pendapatan nasional yang diterima kelompok 50 persen penerima pendapatan terendah atau 5 desil terbawah secara konsisten menurun dari 19,96 persen pada 2000 menjadi 13,66 persen pada 2023, dengan rata-rata penurunan 0,0027 persen per tahun.
Sebaliknya, kelompok 1 persen penerima pendapatan tertinggi meningkat dari 13,37 persen pada 2000 menjadi 17,6 persen pada 2023, dengan rata-rata peningkatan 0,0018 persen per tahun. Ringkasnya, pada kurun waktu 25 tahun terakhir, ketika pendapatan 50 persen kelompok penduduk pendapatan terendah menurun, kelompok 1 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi justru mengalami peningkatan pesat.
Jika kondisi pola ditribusi pendapatan tersebut tidak diubah, pertumbuhan ekonomi akan lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi atau tertinggi, kelompok 10 persen dan 1 persen tertinggi. Atas dasar itu pula pemerintah Prabowo-Gibran perlu dengan rendah hati dan mempunyai kehendak politik bersedia mengevaluasi target pertumbuhan tinggi yang telah dicanangkan, baik besaran target maupun strateginya.
Dengan demikian, target lebih adaptif terhadap penyediaan lapangan kerja dan kelompok pekerja berproduktivitas rendah atau setengah penganggur, walau harus berkorban menurunkan target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu berhati-hati menanggapi pernyataan Bank Dunia yang mengatakan upah minimum Indonesia tergolong tinggi dibanding negara lain (Kompas, 25/10/2025), agar tidak menimbulkan keruwetan baru.
Fokus dan konsolidasi program
Untuk menurunkan ketimpangan pendapatan yang stagnan, mempercepat laju penurunan kemiskinan dan mobilitas sosial vertikal lintas generasi diperlukan langkah konsisten.
Pertama, perbaiki standar garis kemiskinan. Pemerintah perlu segera membuat regulasi jaminan kepastian besaran kenaikan GK riil yang menjadi dasar dan acuan tahunan. Dalam hal ini pemerintah dapat mengacu model peraturan upah minimum. Kenaikan GK minimal sama dengan pertumbuhan ekonomi ditambah tingkat inflasi dan indeks tertentu. Peraturan ini lebih memberi jaminan kepastian, sekaligus terukur untuk mengevaluasi keberhasilannya.
Kedua, melanjutkan program bantuan sosial untuk rumah tangga miskin (RTM) dengan fokus yang lebih tersegmentasi. Program bansos terbukti efektif sebagai bantalan pengeluaran RTM (Dalias dan I Dewa Gede Karma Wisana, Maret 2023). Untuk memperkecil exclusion error dan inclusion error, perlu dilakukan validasi data mikro RTM dalam DTKS secara reguler dan mekanisme yang lebih tertib dan taat aturan.
Ketiga, fokus dan konsolidasi program berdampak luas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, dan Dana Desa adalah program-progam strategis dan berpotensi sebagai terobosan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Karena itu, berbagai kritik atas program tersebut seharusnya dijadikan modal untuk melakukan konsolidasi dan pembenahan implementasinya.
Faktanya memang terjadi crowding out antarprogram KDMP, BUM Desa, alokasi Dana Desa, Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan koperasi yang sudah beroperasi. Jangan sampai terjadi ”saling bunuh” antarprogram dan lembaga ekonomi tersebut.
Keempat, konsensus politik luas kebijakan mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Presiden perlu menjadikan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan pendapatan sebagai komitmen politik bersama. Kedua tujuan ini watak naturalnya saling menegasikan.
Untuk menurunkan ketimpangan, yang berarti harus menggeser bagian pendapatan nasional dari kelompok pendapatan tinggi kepada kelompok pendapatan rendah, harus bersedia menekan hasrat pertumbuhan tinggi. Komitmen politik luas diperlukan mengingat konsensus itu akan berimplikasi luas terhadap strategi dan prioritas investasi, pasar kerja, dan belanja pemerintah. Untuk itu, salah satu persiapannya, antara lain BPS sudah harus mulai menyediakan IG berbasis pendapatan dan kekayaan.
Masih ada empat tahun kesempatan bagi presiden Prabowo untuk mencatatkan legasinya sebagai presiden yang bukan hanya mampu membawa ekonomi tumbuh tinggi, melainkan juga membawa kemakmuran yang merata untuk rakyatnya.
FX Sugiyanto,Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Artikel ini telah dimuat di www.kompas.id.
