 |
| Komisi VI DPR RI Bahas Penguatan Kawasan Sabang di Banda Aceh. Sumber: Humas Pemprov Aceh |
ACEHDIURNA, BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fadh, menegaskan bahwa posisi geografis Aceh yang strategis di jalur perdagangan internasional harus menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, ia menilai potensi tersebut belum dimanfaatkan optimal karena keterbatasan regulasi, khususnya terkait kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).
Hal itu disampaikan Dek Fadh saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI di Gedung Landmark BSI Banda Aceh, Rabu (17/9/2025).
“Aceh berada di jalur Samudra Hindia dan Selat Malaka, salah satu poros perdagangan tersibuk di dunia. Letak ini adalah keunggulan strategis yang seharusnya bisa menjadi pintu gerbang ekonomi regional dan global,” tegasnya.
Menurutnya, keunggulan geografis itu semakin kuat karena ditopang oleh kekayaan sumber daya alam, pelabuhan internasional, serta kawasan industri yang tengah berkembang.
Namun, kendala regulasi dalam pengelolaan BPKS membuat peluang besar itu belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat Aceh.
Karena itu, Wagub meminta dukungan penuh Komisi VI DPR RI untuk memperkuat pengelolaan BPKS Sabang.
“Kami butuh dukungan legislatif agar kawasan Sabang dapat dikelola lebih maksimal, sehingga dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tambahnya.
Selain isu Sabang, dalam forum tersebut Dek Fadh juga memaparkan peluang investasi Aceh di berbagai sektor seperti energi, industri, pertanian, perikanan, pariwisata, hingga infrastruktur.
Agenda kunjungan Komisi VI DPR RI kali ini turut membahas pengembangan ekonomi syariah, ketahanan energi listrik, dan penguatan Kawasan Sabang. Rombongan dipimpin Ketua Tim M.
Nasim Khan (PKB), didampingi anggota DPR lainnya, serta perwakilan dari mitra kerja BUMN, PT PLN, BPKS Sabang, dan KDEKS Aceh.[]
