 |
| Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah. |
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Jusuf Kalla di Gedung DPR, Kamis (11/9/2025), ia menyebut Aceh tidak pernah dijajah Belanda dan sudah merdeka sebelum 17 Agustus 1945.
“Aceh itu tidak pernah dijajah Belanda, tidak pernah diduduki Belanda, dan tidak pernah dinyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945. Aceh sudah merdeka lebih dulu,” tegas Siti, anggota DPR asal Riau.
Menurutnya, persoalan Aceh bukan sekadar kesenjangan ekonomi, melainkan berakar dari sejarah yang tak pernah dijelaskan secara jujur kepada publik.
Ia menyebut Belanda hanya menggunakan pendekatan budaya dan agama lewat Snouck Hurgronje, tanpa pernah benar-benar menduduki Aceh.
Siti juga menyinggung perjanjian awal pasca-proklamasi, di mana masyarakat Aceh bersedia bergabung dengan Indonesia dengan syarat bisa mengatur kekayaan sendiri, sementara urusan keamanan diserahkan ke pusat.
“Sayangnya, itu tidak pernah dipenuhi. Kekayaan Aceh dibawa ke Jawa, sementara rakyat Aceh tetap miskin. Inilah yang menimbulkan reaksi perlawanan,” ujarnya.
Reaksi Netizen: “Kok Politisi Riau Lebih Paham Sejarah Aceh?”
Pernyataan itu viral setelah potongan videonya beredar di TikTok akun Tgk Aceh.
Hingga Senin (15/9/2025), tayangan tersebut sudah mengumpulkan lebih 9.384 likes, 391 komentar, dan dibagikan lebih dari 1.300 kali.
Kolom komentar pun banjir dukungan untuk Siti Aisyah:
Akun Samsul Bahri menulis, “Kok lebih ngerti Dapil Riau daripada Dapil Aceh.”
Akun Rus Lann menambahkan, “Dewan asal Aceh saja gak pernah buka sejarah Aceh di Senayan, ini malah orang Riau yang berani.”
Akun Mahdy_mlg berkomentar, “Petinggi-petinggi Aceh tahu sejarah, tapi gak berani bicara karena takut hilang jabatan.”
Bahkan akun ulfa-uzliyfah menyebut, “Ibuk cocoknya jadi orang Aceh yang memperjuangkan hak Aceh.”
Hingga berita ini tayang, belum ada komentar yang menolak atau menyanggah pernyataan Siti Aisyah.
Isu Lama Jadi Viral Baru
Sejarawan menilai perdebatan soal status sejarah Aceh kerap muncul, namun kali ini jadi sorotan publik karena disuarakan oleh politisi dari luar Aceh, tepat di forum resmi DPR.
Kontroversi ini diprediksi akan memicu diskusi panjang, bukan hanya soal sejarah Aceh, tapi juga tentang posisi istimewa provinsi ujung barat Indonesia itu dalam bingkai NKRI.[]
