 |
| Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden AS Donald Trump dan pemimpin negara arab lainnya di baliho Abraham Shield Israel. (Foto: Dok. X AbrahamShield25) |
Kemunculan gambar tersebut memicu perhatian publik, terutama
karena berkaitan dengan isu normalisasi hubungan Indonesia–Israel.
Juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menegaskan posisi
Indonesia tidak berubah sejak era sebelumnya: tidak ada pengakuan dan
normalisasi hubungan dengan Israel sebelum Palestina diakui sebagai negara
merdeka dan berdaulat.
“Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada
pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau
platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina
yang merdeka dan berdaulat,” kata Yvonne dalam keterangan resmi, Selasa
(30/9/2025).
Yvonne menambahkan, Menteri Luar Negeri RI Sugino sebelumnya
juga telah menegaskan bahwa setiap visi atau inisiatif terkait Israel harus
berangkat dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Isu ini mencuat setelah sebuah akun X bernama
@AbrahamShield25 mengunggah foto baliho yang disebut berada di Israel.
Baliho itu menampilkan foto Presiden AS Donald Trump,
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas,
sejumlah pemimpin Arab moderat, serta Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam baliho tersebut tertera tulisan besar: “Yes to
Trump’s Plan – GET IT DONE.”
Kampanye itu dikaitkan dengan Koalisi Israel untuk Keamanan
Regional, sebuah kelompok non-partisan berisi lebih dari 120 tokoh senior di
bidang keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel.
Koalisi tersebut mendorong pemerintah Israel mendukung
inisiatif Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian
Abraham.
Koalisi ini mengklaim rencana Trump merupakan “langkah
serius dan bertanggung jawab” untuk mengubah kemajuan militer Israel menjadi
terobosan diplomatik strategis, serta menciptakan realitas baru di Gaza tanpa
keberadaan Hamas.
Namun, bagi Indonesia, polemik baliho tersebut tidak
mengubah prinsip diplomasi luar negeri.
Pemerintah menegaskan tetap berdiri bersama perjuangan
rakyat Palestina.
“Tidak ada normalisasi tanpa pengakuan terhadap Palestina,”
tegas Kemlu.
Dengan sikap itu, Indonesia kembali menegaskan konsistensi kebijakan luar negeri bebas-aktifnya: terbuka untuk kerja sama global, tetapi tetap berpegang teguh pada komitmen mendukung kemerdekaan Palestina sebagai salah satu amanat konstitusi.[]
