 |
| Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menilai tindakan Hasan Basri mencederai nilai kemanusiaan. |
ACEHDIURNA.COM, BANDA ACEH - Insiden mengejutkan terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.
Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, terekam memukul Muhammad Reza (27), Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), saat melakukan inspeksi mendadak di dapur makan bergizi gratis di Desa Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Kamis (30/10/2025).
Peristiwa yang seharusnya menjadi kunjungan pembinaan itu berubah panas ketika Hasan Basri menegur Reza terkait kesiapan pelayanan.
Emosi tak terkendali, Hasan menampar Reza di depan sejumlah staf dan warga.
Tak lama setelah kejadian, Hasan Basri menyampaikan permintaan maaf lewat video berdurasi 45 detik yang kini beredar luas di media sosial.
“Saya memohon maaf atas kesilapan dan keteledoran saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza... Saya pribadi memohon sangat untuk diperbanyak maaf kepada keluarga dan pihak SPPG,” ujar Hasan dalam video tersebut.
Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat.
Lembaga tersebut melaporkan tindakan kekerasan itu ke Polres Pidie Jaya, menegaskan bahwa kekerasan dalam program sosial tidak bisa ditoleransi.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menilai tindakan Hasan Basri mencederai nilai kemanusiaan.
“Program Makan Bergizi Gratis dijalankan dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab. Kekerasan terhadap petugas di lapangan adalah pelanggaran moral dan profesional,” tegasnya dalam keterangan resmi kepada media.
Wakil Ketua BGN, Nanik S. Deyang, menambahkan bahwa seluruh petugas di lapangan harus mendapat perlindungan hukum dan dukungan moral.
“Kami sudah menurunkan tim pendamping untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan dan korban mendapatkan pendampingan,” ujarnya.
Meski diwarnai insiden, program makan bergizi gratis di Sagoe tetap berjalan normal. BGN memastikan dapur kembali beroperasi dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, publik menanti langkah hukum berikutnya terhadap Wakil Bupati Hasan Basri. Kasus ini kini menjadi ujian serius terhadap integritas dan etika pejabat publik di daerah.[]
