 |
| Gubernur Aceh Muzakir Manaf, bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E.,dan Wali Naggro Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar dalam Peringatan 2 Dekade (20 Tahun) Damai Aceh, di BMA, Jumat 15 Agustus 2025. Foto: Humas Pemerintah Aceh. |
ACEHDIURNA.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung selama tiga jam pada Kamis (14/10/2025) malam.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, pemerintah pusat disebut menyetujui tambahan anggaran untuk Aceh sebesar Rp 8 triliun pada tahun anggaran 2026.
Pengakuan itu disampaikan Mualem kepada wartawan usai menutup rapat paripurna di Gedung DPRA, Jumat, 17 November 2025.
“Semalam Pak Prabowo menambah uang untuk Aceh di 2026 sebanyak Rp 8 triliun,” ujar Mualem.
Selain penambahan anggaran pembangunan, Presiden Prabowo dikatakan juga menyetujui dana hibah sebesar Rp 2 triliun yang akan diperuntukkan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Mualem menyebut dana tersebut menjadi bagian dari upaya melanjutkan komitmen penyelesaian pascakonflik dan pemberdayaan eks kombatan yang masih menjadi perhatian hingga hari ini.
Proyek Infrastruktur Diakui Masuk Agenda Nasional
Tidak hanya terkait anggaran, Mualem juga mengatakan Presiden Prabowo telah memberi lampu hijau untuk melanjutkan sejumlah proyek strategis Aceh.
Beberapa di antaranya adalah:
- Pembangunan Terowongan Geurutee yang ditargetkan selesai pada 2028
- Perbaikan dermaga nelayan di beberapa titik pesisir
- Peningkatan empat ruas jalan strategis yang sebelumnya telah diusulkan Pemerintah Aceh
Menurut Mualem, proyek-proyek tersebut merupakan kebutuhan mendesak masyarakat Aceh, terutama di sektor konektivitas dan ekonomi wilayah.
“Apa yang kita perlu, akan didukung”
Mualem menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dalam pertemuan itu menunjukkan komitmen penuh untuk mendukung program pembangunan Aceh.
“Kita garis bawahi adalah, Aceh apa yang kita perlu akan diberikan. Apa yang mau kita buat akan didukung,” katanya.
Namun Mualem menegaskan, pemerintah Aceh masih perlu menyusun rinciannya agar eksekusi berjalan tepat dan tidak berhenti pada tataran wacana.
Publik Menanti Realisasi
Pernyataan Mualem langsung menarik perhatian publik karena menyangkut alokasi dana besar, termasuk dana hibah untuk eks kombatan GAM yang disebut belum pernah sebesar itu sejak perjanjian damai Helsinki pada 2005.
Meski demikian, masyarakat kini menunggu langkah lanjutan pemerintah Aceh dan pusat terkait jadwal realisasi dan mekanisme penggunaan dana tersebut.
Hingga berita ini dirilis belum ada pernyataan resmi tambahan dari pemerintah pusat terkait hasil pertemuan tersebut.[]
