 | |
| Selongsong peluru yang ditemukan warga di sekitar musala di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Pidie, setelah insiden penembakan, Rabu (04/11). Sinarpidie.co/Dicky Zulkarnaen |
Lembaga negara tersebut mengirimkan tim pemantauan ke Pidie untuk mengumpulkan fakta dan mengungkap secara utuh peristiwa berdarah yang terjadi di Gampong Pulo Keunari, Rabu (4/11/2026) sore.
Tak hanya meminta kronologi kejadian direkonstruksi secara objektif, Komnas HAM juga mendesak aparat penegak hukum melakukan penyidikan berbasis bukti ilmiah atau scientific crime investigation. Salah satu langkah penting yang diminta adalah melakukan autopsi terhadap jenazah korban meninggal dunia.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan tim pemantauan diturunkan untuk menghimpun informasi, keterangan, serta berbagai fakta lapangan sebagai dasar mengungkap kejadian tersebut.
"Komnas HAM sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh," kata Anis, Jumat (6/11/2026).
Berdasarkan informasi awal yang diterima Komnas HAM, rangkaian peristiwa bermula sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, sejumlah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang di lokasi pelaksanaan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW.
Personel TNI kemudian mendatangi lokasi untuk menurunkan bendera tersebut. Tindakan itu mendapat keberatan dari warga hingga memicu ketegangan yang kemudian berkembang menjadi bentrokan.
Dalam insiden tersebut, Komnas HAM menerima laporan adanya pemukulan dan penembakan terhadap warga. Peristiwa itu mengakibatkan seorang warga meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.
Namun, lembaga tersebut menegaskan perlunya pendalaman lebih lanjut untuk memastikan rangkaian kejadian, termasuk tindakan yang dilakukan masing-masing pihak.
Autopsi Jadi Kunci Pengungkapan
Bagi Komnas HAM, pengungkapan kasus ini tidak cukup hanya mengandalkan keterangan para saksi atau rekaman video yang beredar. Bukti ilmiah diperlukan untuk memastikan penyebab kematian korban serta mengungkap fakta di balik penggunaan senjata api dalam insiden tersebut.
Karena itu, Komnas HAM meminta aparat penegak hukum melakukan autopsi terhadap korban meninggal dunia dan pemeriksaan medis terhadap warga yang mengalami luka-luka.
Komnas HAM juga menuntut agar siapa pun yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum. Seluruh korban harus mendapatkan akses terhadap keadilan dan pemulihan hak.
Pemerintah turut diminta memastikan korban luka memperoleh pelayanan medis secara maksimal tanpa biaya. Sementara keluarga korban meninggal dunia dan para korban lainnya perlu mendapatkan pemulihan secara menyeluruh, termasuk pendampingan psikologis dan bantuan hukum.
Komnas HAM juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi turut menyelesaikan akar persoalan di Aceh sehingga ketegangan sosial tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Pemerintah Aceh Minta Proses Hukum
Desakan Komnas HAM tersebut sejalan dengan sikap Pemerintah Aceh yang meminta insiden di Tiro diselesaikan melalui jalur hukum.
Gubernur Aceh Muzakkir Manaf (Mualem) bersama Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) telah menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang warga dalam peristiwa tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan pemerintah menginginkan agar penanganan kasus dilakukan melalui mekanisme hukum, mengingat insiden itu telah menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil.
"Tentu penanganan secara hukum. Ada korban jiwa dari masyarakat sipil, ada korban yang terluka juga dari masyarakat sipil," kata Nurlis kepada awak media, Kamis (5/11/2026).
Menurut Nurlis, Mualem dan Dek Fadh telah menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan menyampaikan keprihatinan mendalam kepada keluarga korban.
Pemerintah Aceh juga mengimbau semua pihak menahan diri serta tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah secara khusus meminta polemik pengibaran Bendera Bintang Bulan diselesaikan secara bermartabat tanpa harus mengorbankan nyawa warga sipil.
Dengan turunnya Komnas HAM dan desakan Pemerintah Aceh agar kasus diproses melalui jalur hukum, pengungkapan insiden Tiro kini menjadi perhatian penting.
Penyelidikan yang transparan dan berbasis bukti diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana bentrokan itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab, serta memastikan keadilan bagi para korban.[]
