![]() |
| TOLAK TAMBANG - Warga Gampong Lubuk Layu, Suharman, mengatakan pemasangan baliho merupakan bagian dari perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. FOTO/DOK WARGA |
ACEHDIURNA.COM, TAPAKTUAN – Kekhawatiran terhadap dampak kerusakan lingkungan mendorong masyarakat Gampong Lubuk Layu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, kembali menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah mereka.
Kali ini, warga menyampaikan sikap secara terbuka dengan memasang sejumlah baliho penolakan di titik-titik strategis di Kecamatan Samadua. Aksi tersebut menjadi penegasan bahwa masyarakat tidak menginginkan kegiatan pertambangan yang saat ini telah memasuki tahapan eksplorasi dilanjutkan di kawasan tersebut.
Penolakan warga bukan tanpa alasan. Sejak mengetahui adanya izin pertambangan yang diterbitkan Pemerintah Aceh, masyarakat Samadua beberapa kali telah menyuarakan keberatan. Mereka khawatir aktivitas eksploitasi sumber daya alam itu akan membawa dampak buruk terhadap lingkungan dan keselamatan penduduk.
Salah seorang warga Gampong Lubuk Layu, Suharman, mengatakan pemasangan baliho merupakan bagian dari perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut kepentingan warga yang hidup saat ini, tetapi juga masa depan generasi berikutnya.
“Ini adalah bentuk kesadaran kami untuk memperjuangkan hak sebagai warga negara agar dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik,” kata Suharman.
Ia menjelaskan, posisi Gampong Lubuk Layu yang berbatasan dengan kawasan hutan membuat masyarakat memiliki kekhawatiran tersendiri terhadap rencana pertambangan tersebut.
Perubahan bentang alam dan kondisi lingkungan di kawasan hulu, menurutnya, berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat yang berada di wilayah bawah.
“Kami tidak ingin mengambil risiko terhadap keselamatan dan masa depan kampung kami jika tambang ini berjalan,” ujarnya.
Suharman juga mengingatkan pengalaman masyarakat pada era 1990-an ketika kawasan tersebut pernah menjadi lokasi pengambilan batu atau galian C untuk kebutuhan penimbunan abrasi di sepanjang jalan nasional.
Aktivitas tersebut diduga telah mengubah kondisi aliran sungai dan berkontribusi terhadap persoalan banjir yang dialami masyarakat ketika itu.
Pengalaman masa lalu tersebut menjadi salah satu alasan warga meminta agar setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam benar-benar mempertimbangkan dampak ekologis dalam jangka panjang.
Bukan Menolak Investasi
Penolakan terhadap pertambangan di Samadua juga mendapat perhatian sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Zulhadi Yusfa, salah seorang tokoh gerakan penolakan tambang di Samadua, menegaskan bahwa masyarakat tidak sedang menutup pintu bagi investasi. Namun, setiap kegiatan investasi harus memperhatikan keselamatan penduduk dan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan kemampuan lingkungan dalam menampung aktivitas manusia.
“Kita tidak menolak investasi, tetapi investasi harus dilakukan secara baik dan bijaksana. Daya dukung dan daya tampung lingkungan harus diperhitungkan secara serius,” kata Zulhadi.
Kekhawatiran serupa disampaikan Imam Chik Masjid Al-Munawarah Samadua, Tgk Adi. Ia mengingatkan bahwa manfaat ekonomi dari investasi belum tentu dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Sebaliknya, apabila tidak direncanakan dengan baik, aktivitas pertambangan justru berpotensi meninggalkan persoalan lingkungan dan sosial yang harus ditanggung warga.
“Kita harus menghitung potensi gangguan terhadap sumber penghidupan, pertanian, sumber air, serta risiko bencana yang mungkin timbul,” tegasnya.
Mahasiswa Soroti Ancaman Ekologis
Penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Samadua juga disuarakan kalangan mahasiswa.
Ketua Paguyuban Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS), Zikra Al-Farisy, menilai persoalan tersebut harus dilihat lebih luas melalui perspektif keadilan ekologis, pembangunan berkelanjutan, dan hak generasi mendatang.
Menurutnya, legalitas perizinan dan potensi keuntungan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam.
Pemerintah perlu memastikan adanya kajian ilmiah yang transparan mengenai kondisi lingkungan dan kemungkinan dampak sosial yang ditimbulkan.
Zikra mengidentifikasi sedikitnya empat persoalan penting yang harus diperhitungkan sebelum aktivitas pertambangan dijalankan.
Pertama, potensi perubahan tata air dan daerah aliran sungai yang dapat memengaruhi ketersediaan air bersih, kebutuhan irigasi pertanian, serta meningkatkan risiko banjir dan sedimentasi.
Kedua, kemampuan lingkungan dalam menampung aktivitas pertambangan tanpa menghilangkan fungsi hidrologis dan ekologis kawasan.
Ketiga, dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perkebunan, serta sumber daya alam setempat.
Keempat, keadilan antargenerasi, yakni memastikan pemanfaatan sumber daya alam saat ini tidak merampas hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi atau aktivitas ekonomi. Harus ada kajian risiko yang terbuka, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta jaminan bahwa hak-hak warga tidak dikorbankan,” ujar Zikra.
Ia berpandangan, apabila risiko ekologis dan sosial belum dapat dijelaskan secara terbuka serta belum ada jaminan pengelolaannya, pemerintah perlu mengevaluasi kembali keputusan yang telah diambil.
Minta Pemerintah Dengarkan Suara Warga
Melalui aksi pemasangan baliho tersebut, masyarakat Lubuk Layu berharap penolakan mereka mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Aceh, dan seluruh instansi terkait.
Warga juga mengajak lembaga masyarakat sipil, kalangan akademisi, serta berbagai elemen masyarakat untuk ikut mengawal persoalan pertambangan di Samadua.
Mereka menegaskan, penyampaian penolakan dilakukan secara terbuka dan damai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya.
Bagi warga Lubuk Layu, penolakan tersebut bukan semata-mata persoalan ada atau tidaknya aktivitas pertambangan. Lebih dari itu, mereka ingin memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keselamatan penduduk, sumber penghidupan, dan kelestarian lingkungan.
Masyarakat berharap Samadua tidak hanya dipandang dari potensi sumber daya alam yang dapat dieksploitasi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang harus dijaga agar tetap aman dan layak diwariskan kepada generasi mendatang.[]
