 | |
|
Sejak 2008 hingga Juli 2026, jumlah penderita yang tercatat mencapai 918 orang, dengan 43 kasus baru ditemukan hanya dalam tujuh bulan terakhir.
Lonjakan tersebut mendorong Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit tersebut.
Menurut Irwansyah, persoalan HIV/AIDS tidak bisa lagi hanya ditangani oleh sektor kesehatan.
Dibutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga seluruh elemen warga agar penyebaran kasus dapat ditekan.
"Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS. Persoalan ini harus dikendalikan, dikelola, dan diselesaikan melalui kolaborasi bersama," kata Irwansyah usai menerima paparan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh di DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Data Adinkes Aceh mencatat, dari total 918 kasus HIV/AIDS sejak 2008, sebanyak 226 penderita merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan 692 kasus lainnya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di ibu kota Provinsi Aceh.
Data tersebut juga menunjukkan dampak serius penyakit ini. Hingga kini, 140 pasien HIV/AIDS dilaporkan meninggal dunia.
Sementara sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026, ditemukan kembali 43 kasus baru.
Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr Rayhan, mengatakan kondisi tersebut sudah berada pada level yang mengkhawatirkan sehingga penguatan skrining, edukasi, dan kampanye pencegahan harus diperluas.
Selain mengusulkan pembentukan komite, Irwansyah menegaskan DPRK Banda Aceh siap mendukung melalui fungsi penganggaran dan fasilitasi.
Ia juga menggagas pertemuan lintas instansi dan perusahaan di Banda Aceh agar seluruh lembaga memiliki komitmen bersama dalam mencegah penyebaran HIV/AIDS.
"Kita ingin semua pihak terlibat. Penanganan HIV/AIDS tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus menjadi gerakan bersama," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Adinkes Aceh juga mengingatkan tingginya ancaman tuberkulosis (TBC).
Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, menjelaskan penularan TBC di lingkungan keluarga tergolong tinggi.
Karena itu, apabila satu anggota keluarga dinyatakan positif TBC, seluruh penghuni rumah perlu menjalani pemeriksaan dan, bila diperlukan, pengobatan sesuai prosedur.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad, turut mendukung pembentukan Komite Penanggulangan AIDS. Menurutnya, penambahan 43 kasus baru sepanjang tahun ini menjadi sinyal perlunya langkah yang lebih terkoordinasi.
Ia menilai model koordinasi seperti yang pernah dijalankan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Aceh perlu dihidupkan kembali agar upaya pencegahan, edukasi, dan pendampingan pasien dapat berjalan lebih efektif.[]
